PAN Usung Tema Kedaulatan Pangan di Workshop Nasional


SURABAYA, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar workshop nasional pada Kamis (19/12/2024) hingga Jumat (20/12/2024) di hotel Shangrilla Surabaya.

Workshop yang dihadiri oleh lebih dari 1.300 atau 90%  anggota DPR baik tingkat kota/ Kabupaten, provinsi maupun RI ini mengusung tema terdepan wujudkan kedaulatan pangan.

Dalam pembukaan acara Kamis (19/12/2024) malam, juga dilakukan penyematan jas PAN oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Ketum PAN, Menteri perdagangan RI Budi Santoso sebagai Ketua DPP PAN, dan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi.

Ketua panitia, Putri Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, workshop PAN kali ini mengambil tema terdepan wujudkan kedaulatan pangan, tema ini dipilih untuk menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai pilar utama kedaulatan bangsa, tentunya selaras dengan cita cita presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. 

"workshop ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kader PAN baik dari Sabang sampai Merauke memiliki semangat yang sama dalam mendukung dan mengawal program pemerintah khususnya program swasembada pangan di daerahnya masing-masing, di bawah komando bapak presiden dan di bawah koordinasi bapak menko pangan kami yakin, kami optimis tujuan besar ini dapat dicapai demi kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa Indonesia," ujarnya.


Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan keseriusannya mewujudkan swasaembada pangan agar bisa tercapai. Ia mengutarakan jika yang memutuskan impor atau tidaknya itu adalah Menteri koordinator (Menko) bukan menteri perdaganagn, makanya sebagai Menko saat ini, Zulkifli mengaku sudah  mengambil 11 keputusan penting. Diantaranya masalah irigasi, sebab pertanian saat ini lebih mengandalkan hujan, sehingga hanya bisa panen satu sampai dua kali setahun. Sehingga dibutuhkan irigasi untuk mendukung pertanian.

 Jika tahun tahun sebelumnya pembangunan irigasi dengan luas 1.000 hektar adalah tugas bupati, 1.000-3.000 hektar tugas gubernur, tapi kebanyakan mereka tidak membangun irigasi tapi membangun jalan, maka nantinya jika Inpres sudah jadi, mau luasnya berapun boleh dibangun oleh pemerintah pusat.

"Anggarannya sudah ada, saya ratas dengan presiden itu PU uangnya banyak digembok dulu pak, nanti uangnya untuk irigasi, ya sudah Menko gembok ya ini, sudah ada anggaran 12,6 triliun mungkin sampai 15 triliun untuk irigasi," tegasnya.

Sementara masalah pupuk kini lebih ringkas jalurnya, hanya ada satu SK dari Kementan langsung ke Gapoktan langsung kios atau agen, ada pula hotline yang bisa digunakan, kalau pupuk pada musim tanam tidak ada, masyarakat diminta laporkan, akan dipecat manager kabupatennya dan akan diganti.

Kemudian masalah gabah, Zulkifli meminta Bulog untuk membeli gabah dengan harga Rp 7.000 dan beras Rp 13.000.

"Itulah gunanya pemerintah, belinya 13.000 jualnya 12.000, itu namanya subsidi, 1000 rupiah x 3 juta = 3 triliun, lebih baik dari pada bagi bagi sembako," terangnya.

Zulkifli juga menegaskan, pemerintah pada tahun 2025 tidak akan impor beras, garam, jagung untuk ternak dan gula untuk konsumsi lagi.

"Saya akan keliling daerah bertemu gubernur ngundang bupati dengan  bicara ini agar bisa kerja keras setelah itu saya lapor presiden apa-apa yang sudah kita lakukan agar dapat arahan nanti, sehingga betul-betul tahun 2027 kita totally swasembada pangan, Saya yakin dengan dukungan dan kerjasama tentu ridho Allah subhanahu wa ta'ala tahun 2027 bisa, tapi namanya ketahanan pangan, tetapi kalau kita ingin swasembada secara sempurna perlu waktu mungkin 5 sampai 7 tahun," jelasnya. Jib